Marine and Coastal Rcsources Management Project

MCRMP dalam pelaksanaannya mengedepankan proses-proses pengelolaan pesisir terpadu (ICZPM).  Dalam pelaksanaannya proses ini akan dilaksanakan pada saat pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan ICZPM mulai dari dokumen rencana strategis, dokumen rencana zonasi, dokumen rencana pengelolaan, dan dokumen rencana aksi.

Melengkapi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan oleh MCRMP, akan dilaksanakan kegiatan implementasi dalam bentuk investasi skala kecil pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang konsisten dan sejalan dengan tujuan MCRMP dan hirarki perencanaan ICZPM yang telah disusun. Aktivitas investasi yang dipilih akan mendukung kabupaten/kota maupun kecamatan pesisir dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam.  Skema investasi akan diseleksi dan diimplementasikan mengikuti suatu proses yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder, dimana hal ini akan menunjukkan nilai tangible dari proses perencanaan ICZPM.   Secara khusus skema investasinya akan (i) mencakup pengelolaan sumberdaya perikanau pesisir termasuk rehabilitasi habitat perikanan yang rusak (mangrove, karang, dan padang lamun), (ii) meningkatkan lingkungan pesisir termasuk pengendalian pencemaran, pengendapan, dan erosi, dan (iii) mengembangkan alternative pendapatan bagi nelayan-nelayan kecil.

Aktivitas investasi skala kecil pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tersebut akan didukung oleh adaptive research extension dalam rangka mengidentifikasi aktivitas peningkatan pendapatan bagi masyarakat pesisir dan mengelola ekosistim pesisir secara berkelanjutan. Penelitian dan pengembangan akan dilakukan oleh institusi penelitian setempat, pusat teknologi, dan LSM yang mempunyai spesialisasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, budidaya laut, terumbu karang, dan mangrove.  Topic penelitian dan pengembangan ini dipilih dari sejumlah proposal yang disampaikan oleh institusi-institusi tersebut di atas dengan kriteria pemilihan proposal adalah:

1. kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberc(aya pesisir dan laut secara berkelanjutan,
2. kesesuaian dalam merespon permasalahan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut serta masyarakat nelayan setempat
3. focus pada aktivitas berbasis masyarakat daan mengurangi kemiskinan
4. transparan dan secara administrasi dapat di pertanggung- jawabkan,
5. institusi tersebut mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.